Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
Periode 2019–2024
Jenis
Jenis	Majelis tinggi dari MPR RI
Pimpinan
Ketua	La Nyalla Mattalitti (Jawa Timur) sejak 2 Oktober 2019
Wakil Ketua	Nono Sampono (Maluku) sejak 2 Oktober 2019
Wakil Ketua	Mahyudin (Kalimantan Timur) sejak 2 Oktober 2019
Wakil Ketua	Sultan Bachtiar Najamudin (Bengkulu) sejak 2 Oktober 2019
Komposisi
Anggota	136
Partai & kursi	Nonpartisan (136)
Pemilihan
Pemilihan terakhir	17 April 2019
Pemilihan berikutnya	14 Februari 2024
Tempat bersidang
Kompleks Parlemen Jakarta Indonesia
Alokasi APBN
Rp1.089,7 miliar (APBN 2023)[1]
Situs web
dpd.go.id
L • B

Artikel ini adalah bagian dari seri
Politik dan ketatanegaraan Indonesia
Pemerintahan pusat
Hukum Pancasila (ideologi nasional) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hukum Perpajakan Ketetapan MPR Undang-undang Perppu Peraturan pemerintah Peraturan presiden Peraturan daerah Provinsi Kabupaten/kota
Legislatif Majelis Permusyawaratan Rakyat Ketua: Bambang Soesatyo (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Ketua: Puan Maharani (PDI-P) Dewan Perwakilan Daerah Ketua: La Nyalla Mattalitti (Jawa Timur)
Eksekutif Presiden Indonesia Joko Widodo (PDI-P) Riwayat Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin (Independen) Riwayat Kabinet Petahana: Indonesia Maju Menteri Pejabat setingkat menteri
Kehakiman Mahkamah Agung Ketua: Muhammad Syarifuddin Mahkamah Konstitusi Ketua: Suhartoyo Komisi Yudisial Ketua: Amzulian Rifai Badan peradilan (di bawah Mahkamah Agung) Peradilan umum Peradilan agama Peradilan tata usaha negara Peradilan militer Khusus: Pengadilan khusus
Lembaga lain Badan Pemeriksa Keuangan Ketua: Isma Yatun Lembaga menurut UUD secara implisit Dewan Pertimbangan Presiden Komisi Pemilihan Umum Bank Indonesia Alat negara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Angkatan Laut Angkatan Udara Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pemerintahan daerah
Pembagian administratif Provinsi Khusus: Daerah khusus Daerah istimewa Daftar: Umum Ibu kota Lambang IPM PDRB Titik tertinggi Kabupaten/kota Khusus: Kabupaten administrasi Kota administrasi Daftar: Umum Provinsi Lambang Hanya kabupaten Waktu pembentukan Hanya kota Provinsi Luas wilayah Jumlah penduduk Kepadatan penduduk Hari jadi Wilayah metropolitan Kecamatan Desa/kelurahan Daftar Istilah khusus
Kepala daerah Gubernur Daftar: Petahana Riwayat Wakil gubernur Riwayat Bupati Daftar: Riwayat Wakil bupati Riwayat Wali kota Daftar: Riwayat Wakil wali kota Riwayat
Legislatif daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Kabupaten/Kota Daftar
Politik praktis
Pemilihan umum Pemilihan legislatif 2024 2019 2014 2009 2004 1999 1997 1992 1987 1982 1977 1971 1955 Pemilihan presiden 2024 2019 2014 2009 2004 Tak langsung: 1999 1998 1993 1988 1983 1978 1973 1968 1963 1945
Pemilihan lokal Pemilihan legislatif daerah 1957–1958 Pemilihan kepala daerah 2024 2020 2018 2017 2015 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2005 Undang-undang Daerah pemilihan
Partai politik Daftar partai Pemimpin partai Tokoh partai Komposisi dalam DPR Koalisi Sayap pemuda Partai yang bubar
Kebijakan luar negeri
Perwakilan diplomatik Dari Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsulat jenderal Konsulat Untuk Indonesia Lengkap Kedutaan besar Konsuler di Surabaya
Portal Indonesia  Portal politik Negara lainnya Atlas
l b s

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki fungsi sebagai perwakilan daerah di tingkat nasional. DPD RI dibentuk berdasarkan amandemen ketiga UUD 1945 dan mulai beroperasi sejak tahun 2004. Lembaga ini terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum langsung dari setiap provinsi di Indonesia, dengan jumlah perwakilan dari setiap provinsi yang sama. Tugas utama DPD RI meliputi pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Selain itu, DPD RI memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam penyusunan undang-undang terkait hal-hal yang menjadi kewenangannya dan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tersebut. DPD RI berperan penting dalam memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional, meskipun kewenangannya lebih terbatas dibandingkan dengan DPR.

1. ^ "Buku-II-Nota-Keuangan-beserta-RAPBN-TA-2023.pdf" (pdf). Kemenkeu.go.id. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. hlm. 464. Diakses tanggal 17 Februari 2023.